Mengatasi Masalah Kependudukan

by

Kejadian adanya 17 keluarga meninggalkan lokasi transmigrasi dan memilih pulang ke kampung kelahirannya, merefleksikan betapa buruk manajemen penyelenggaraan transmigrasi sekarang ini. Mereka adalah bagian dari 25 kepala keluarga asal Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lepas dari apa faktor penyebabnya, buruknya manajemen penyelenggaraan transmigrasi itu sungguh memperihatinkan karena terjadi saat bangsa indonesia sedang menghadapi persoalan kependudukan sebagai salah satu masalah nasional. Sebagaimana diketahui, ciri persoalan kependudukan Indonesia adalah konstrasi lokasi pendidik di daerah-daera padat, penyebarannya tidak proposional, rata-rata pertumbuhannya relatif tinggi, dan kurangnya pemahaman bahwa persolan kependudukan adalah masalah nasional yang multidimensi yang berdampak luas.

Penduduk Indonesia tahun 2000 sebanya 205,8 juta. Tahun 2025, angka itu diproyeksikan menjadi 273,7 juta. Jadi, selama 25 tahun, terjadi penambahan jumlah penduduk rata-rata 2,72% tiap tahun. Namun, secara substansial, persoalan kependudukan bukan hanya terkait aspek kuantitatif, tapi juga kualitatif.
Transmigrasi adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut. Upaya lain yang selama ini pernah gencar dilaksanakan adalah menggalakan keluarga berencana dan menginternsifkan pendidikan kependudukan.
Harus kita akui arah kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi masalah nasional yang satu ini, dalam kurun wajtu 6 tahun terakhir terkesan tidak jelas dan tidak tegas. Namun, pada acara peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia 200-2005, selasa pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono sempat mengisyaratkan bahwa untuk menghadapi tantangan di bidang kependudukan di Indonesia diperlukan satu rencana besar dalam jangka menengah maupun pangjang, termasuk menggalakkan kembali program keluarga berencara dan bagaimana strategi untuk menjalankan program tersebut akan diterapkan.
Di satu pihak tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan kependudukan harus diatasi bersama seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai lembaga-lembaga lainnya. Di pihak lain, dengan memperhatikan kondisi bangsa yang penuh keterbatasan sekarang ini, kiranya perlu dipertimbangkan penetapan skala prioritas penangnanannya secara tepat. Harus dicara sumber permasalahan pokoknya, dan prioritas penanganannya harus dimulai dengan menyentuh persoalan pokok tersebut.
Berdasarkan data, jumlah terbesar penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa. Angka tingkat kepadatan penduduk tertinggi juga ada di pulau ini. Begitu pula angka migrasi pencari kerja, baik di lingkungan dalam negeri maupun migrasi pencari kerja ke luar negeri, diasumsikan tertinggi berasal dari Pulau Jawa. Boleh dikatakan, persoalan pokok masalah nasional kependudukan Indonesia ada di Pulau ini. Data dan asumsi tersebut kiranya pantas dijadikan bahan kajian kemungkinan menetapkan penanggulangan masalah kependudukan di Pulau Jawa sebagai langkah awal, akan berdampak luas dan merupakan langkah yang efektif mengatawsi persolah kependudukan di Tanah Air.
Tiga jenis program perlu digalakkan secara serempak di pulau ini, dengan target pemecahan masalah secara kuantitatif maupun secara kualiatatif. Program transmigrasi dengan sasaran daerah-daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah, keluarga berencana dengan sasaran pasangan usia subur, dan pendidikan kependudukan dengan sasaran generasi muda.
Yang perlu dikondisikan terlebih dahulu adalah tertanamnya pengertian bahwa masalah kepndudukan adalah masalah nasional. Hal ini bisa ditanamkan lewat jalur pendidikan kependudukan, Jalu formal maupun nonformal. Dengan pola pikir dan perilaku yang satu bahasa, maka program transmigrasi, misalnya, bukan hanya diterima sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat yang ditransmigrasikan, tetapi juga disadari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat  di daerah tujuannya, dan lebih dari itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia. Program keluarga berencana bukan semata-mata ditempatkan sebagai upaya untuk mengendalikan kelahiran bayi yang terkait kondisi dan kepentingan pribadu atau keluarga, tetapi juga demi kepentingan yang lebih luas dan berdimensi masa depan, yakni kepentingan nasional.
Tanpa menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan lain yang lebih sempit, mustahil masalah kependudukan dapat teratasi.