Komitmen Dalam Pembangunan Ekonomi

by

Pada tahun 2011, tercatat Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% (Data BPS). Secara data, angka tersebut merupakan suatu prestasi bidang ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan Indonesia pada era reformasi, selain pada tahun 2008, dimana perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan paling tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yakni, sebesar 8,3%. Tetap saja pada dasawarsa ini, setidaknya pemerintah era reformasi mampu menempatkan Indonesia di perkumpulan Negara-negara G20. Sebuah prestasi yang sangat hebat, dimana pada tahun 1998/1999 Indonesia mengalami krisis hebat, dan pada tahun 2008 Indonesia berhasil menghindari krisis global.
Belum lagi dengan prediksi para ekonom-ekonom dewasa ini, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 akan mencapai 6,6%. Hal ini mencerminkan, perekonomian Indonesai dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi (GDP) sudah mengalami kekonsistenan dalam pembangunannya.
Tapi sepertinya kita lupa tentang 2 hal yang sangat menghantui perekonomian Indonesia. Dua hal yang masih menjadi masalah serius didalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kemiskinan dan Ketimpangan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 29,89 juta jiwa.

Apalah artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hingga Indonesia memasuki perkumpulan Negara G20, tapi tingkat kemiskinan Indonesia masih tinggi. Hal ini sama saja jika kita menganalogikan dengan mahasiswa yang datang ke kampus setiap hari, dan diakhir semester mereka mendapatkan IP yang baik, tapi mereka tidak mendapatkan esensinya. Sama dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kemiskinan dan tingkat ketimpangan masih tinggi. Hal ini nonsense.
Karena sesungguhnya segala teori yang membicarakan tentang pembangunan ekonomi, membicarakan tentang hal yang sama dan tujuan yang sama. Kesejahteraan merupakan hakikat pembangunan, esensi dari pembangunan itu sendiri. Kita tahu pasar tidak bisa berdiri sendiri, adanya barang publik sebagai tanda ketidakmampuan pasar dalam menciptakan tatanan ekonomi yang universal, artinya semua aktivitas ekonomi terpusat oleh pasar. Kita ketahui juga pasar merupakan sebuah institusi yang murni dengan kompetitif, akan sangat bias ketika pasar membicarakan tentang keadilan dan pemerataan, maka disinilah peran pemerintah dalam menanggulangi problematika kemiskinan dan ketimpangan. Perannya dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonominya sangat dibutuhkan karena ketidakmampuan pasar menghadapi problematika keadilan dan pemerataan. Inti dari semua ini adalah pemerintah bekerja bersama institusi pasar untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi yang adil, merata dan sejahtera. Kemiskinan lah dalam hal ini sebagai indikator variabel-variabel tersebut.
Seharusnya pembangunan ekonomi yang baik adalah pembangunan ekonomi yang baik adalah yang sustain artinya adalah jalan untuk kemajuan manusia yang memiliki kapasitas untuk maju[1]. Definisi tersebut merupakan terminologi kita dalam memahami betapa pentingnya sebuah pembangunan ekonomi untuk memajukan pembangunan manusia itu sendiri, untuk itulah banyak indeks-indeks yang saat ini mengukur tentang kemajuan dari pembangunan manusia, yang paling sering terdengar adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pastinya akan sangat berpengaruh positif kesejahteraan masyarakat yang tinggi dengan Indek Pembangunan Manusia.
Kedua pembangunan ekonomi harus sesuai dengan konsep Trickle Down Effect, Hasil pembangunan akan menetas ke sektor-sektor lain dan wilayah Indonesia lainnya. Artinya pembangunan ekonomi tidak terpusat pada sektor lain, tapi bisa merambah pada sektor lain-lain ketika sektor yang satu mengalami pembangunan. Jadi, jika strategi ini diterapkan dan mendapati hasil yang maksimal maka suatu pembangunan ekonomi dapat menekan angka ketimpangan baik ketimpangan antar sektor maupun wilayah (diukur oleh Rasio Koefisien Gini).
Disinilah diperlukan suatu komitmen yang kuat oleh Pemerintah Indonesia dan para ekonom-ekonom dewasa ini. Akan sangat “janggal” jika kita memfokuskan pembangunan ekonomi dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi (GDP). Tapi bias dalam menjawab 2 permasalahan ekonomi—kemiskinan dan ketimpangan—yang kerap kali menghantui kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia.
Program-progam pengentasan kemiskinan pun hanyalah sebuah kata-kata yang bersifat utopis, jika memang dari “atas-nya” belum ada komitmen yang serius dalam usaha pengentasan kemiskinan. Bagaimanapun 29 juta jiwa penduduk miskin itu sebuah tragedi kemanusiaan, bayangkan seseorang yang hidup dibawah garis kemiskikan, sampai-sampai mereka sendiri tidak mempunyai stok beras untuk dimasak, padahal kita tahu beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, tapi seseorang tersebut belum tentu dapat menyediakan stok beras untuk kebutuhan makannya setiap hari—terinspirasi dari program televise, Orang Pinggiran. Itu baru permasalahan kemiskinan, belum lagi ketimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Kita analogikan saja seorang tersebut dengan mahasiswa-mahasiswa saat ini. seseorang dalam tayangan tersebut belum tentu mampu untuk menyediakan kebutuhan akan beras setiap harinya, tapi mahasiswa-mahasiswa sering kali makan di tempat makan yang bersifat “prasmanan” nasi mengambil sendiri. Menurut saya hal ini merupakan salah satu fenomena nyata mengenai ketimpangan yang terjadi di Indonesia, dan kenyataan yang kedua adalah gap ketimpangan yang terjadi diantara struktur masyarakat begitu besar. Ketimpangan dan kemiskinan merupakan 2 hal yang sangat berkaitan.
Jika pemerintah kita begitu komitmen, benar-benar niat, dan serius dalam menanggulangi permasalahan tersebut sejak dulu, pastinya pada dasarwasa ini, angka kemiskinan sudah sangat kecil, perlu dicatat persentase penduduk miskin Indonesia masih sebesar 23,48% pada tahun 2012 (Sumber : BPS). Persentase tersebut mencerminkan masih 23% penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Menurut saya keadaan tersebut, mengindikasikan ketidakseriusan pemerintah dalam memahami persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Disini saya mempertanyakan dimanakan Komitmen pemerintah dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan.
Menurut saya komitmen Pemerintah dalam menanggulangi problematika kemiskinan dan ketimpangan harus didahulukan dengan Struktural perekonomian di Indonesia. Jika kita lihat dari tabel disamping, diketahui jumlah penduduk miskin jauh lebih banyak bermukim di desa dibanding dikota, hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian yang menjadi tumpuan dari pekerjaan-pekerjaan untuk penduduk-penduduk miskin di desa. Komitmen pemerintah harus diarahkan pada sektor pertanian. Walaupun kita tahu peranan sektor Industri penting, tapi kita harus melihat kenyataan, bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang lapangan kerja terbesar.   
Kesejahteraan para petani harus mulai diprioritaskan oleh pemerintah karena, mereka lah yang menghidupi masyarakat kota dengan hasil taninya. Pemerintah tidak bisa melihat kondisi ini dari sisi konsumen saja, bagaimanapun kesejahteraan para petani harus bisa ditingkatkan, yang mungkin saja jika hal ini ditingkatkan, permintaan-permintaan barang-barang produksi dari kota bisa meningkat sehingga tercipta pembangunan berkesinambungan antara desa dan kota.
Walaupun begitu, nyatanya pendapat hanya sekedar pendapat, saran hanya sekedar saran. Pandangan-pandangan tentang solusi kemiskinan sudah begitu banyak yang tertulis, tapi apakah angka kemiskinan kunjung turun ? Secara nyata pun ketimpangan yang saya jelaskan diatas begitu jelas terlihat. Karena yang kita rasakan lebih dalam adalah merealisasi kebijakan yang telah dibuat dan dirumuskan tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Akhirnya kita sampai pada permasalahan yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata..
Kalau penjelasan tentang sektor pertanian tadi mencoba mengarahkan komitmen Pemerintah, tapi dalam hal ini kita mencoba melihat seberapa besar komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Seberapa besar keseriusan pemerintah dalam menanggulangi 2 permasalahan utama dalam perekonomian. Kemiskinan dan Ketimpangan.
 Untuk pembangunan sektor pertanian kita tahu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dimana anggaran pertanian tersebut termasuk dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN).
Disinilah yang mungkin terjadi permasalahan yang tak terlihat. Adanya tawar menawar pada proses politik mengenai anggaran pertanian ini akan memperlambat proses realisasi kebijakan bidang pertanian. Tawar menawar inilah yang secara tidak langsung menambah biaya dari proses distribusi pembagian anggaran ke sektor pertanian. Biaya-biaya transaksi ini menimbulkan pengurangan dari anggaran yang dijatahkan APBN ke sektor pertanian, belum lagi anggaran-anggaran yang didistribusikan dari pusat ke daerah. Tentunya anggaran-anggaran yang berkurang akibat adanya proses biaya-biaya transaksi ini menimbulkan tersendatnya pembangunan ekonomian. Disinilah yang saya maksud dengan seberapa besar Komitmen Pemerintah dalam pembangunan ekonomi, dalam memberantas kemiskinan lewat sektor pertanian.
Biaya-biaya transaksi tersebut mungkin tidak lepas dari praktik-praktik KKN yang sudah melembaga di institusi-institusi pemerintah. Karena mungkin sistem sosial kelembagaan kita memudahkan untuk para elit politik melakukan praktik-praktik yang secara logika salah, tapi norma yang bergeser di kalangan institusi menjadikan hal tersebut biasa saja.
Sekali lagi, pembangunan membutuhkan suatu komitmen yang kuat dari pemerintah, untuk mengatasi 2 persoalan utama perekonomian Indonesia. pada akhirnya kita semua yang memilih, tidak hanya secara rasional tapi juga disertai intuisi, bersediakah kita semua untuk mau menggeser nilai-nilai seperangkat institusi tersebut untuk menekan angka kemiskinan, atau kita ingin kemiskinan tetap tinggi. Kemiskinan pada akhirnya produk dari lembaga yang tidak sehat, mungkin.

­­­­­Referensi :
Refleksi selama kuliah Perekonomian Indonesia
Chatting sama Samuel Yudhistira (Sahabat SMA)
Diskusi sama Nasuha Zen
Rachbini, Didik J.2006. Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik. Bogor; Ghalia Indonesia.
Bps.go.id
Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting



[1] (Our Common Future atau Bruntland Report WCED 1987:43—dalam jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting, M. Fani Cahyandito).

Keterangan :

Samuel Yudhistira (Teman sekaligus Sahabat SMA yang punya ide tentang judul essay ini, Nasuha Zen, yang memaksa untuk melihat dari sisi kelembagaannya) Kalau tidak ada mereka berdua tidak akan ada essay ini.

Essay ini untuk memenuhi Tugas matakuliah Perekonomian Indonesia :D